Fakultas Teknik UGM merupakan salah satu unit yang mendapatkan predikat “Zona Integritas Menuju Daerah Bebas Korupsi” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan tersebut diserahkan pada Senin (12 Desember) di acara “Zona Apresiasi dan Penghargaan Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Bersih dan Birokrasi Pelayanan (WBBM) dan Penghargaan Zona Integritas” yang diselenggarakan secara offline dan online di Jakarta.
“Selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat ini tidak hanya sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ucap Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin.
Wapres menyatakan, janji pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada upacara atau urusan administrasi. Roadmap reformasi birokrasi, gelar WTP, kontrak integritas, dan penghargaan WBK dan WBBM semuanya harus tercermin dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
“Komitmen serta upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati beragam layanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” jelasnya.
Sesuai SK UGM No. 968/UN1 .P/KPT/HUKOR/2021 Diundangkan pada tanggal 3 Mei 2021, Fakultas Teknik sendiri ditetapkan sebagai Zona Integritas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
Perguruan Tinggi Teknik UGM merupakan salah satu dari 17 unit kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memperoleh predikat ZI-WBK pada tahun 2021. Dari 4.402 unit yang dievaluasi, sebanyak 558 unit mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
“Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik, pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” imbuh Wapres.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, konsep reformasi birokrasi merupakan katalis untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung pembangunan nasional.
“Ekspektasi presiden tentang reformasi birokrasi adalah birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah dan agile, serta birokrasi yang making delivered,” terangnya dikutip dari viva.co.id, ubai.web.id, dan media portal lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Perangkat dan Pengawasan, Ph.D. Erwan Agus Purwanto, M.Si menjelaskan, pengembangan zona integritas harus segera dilaksanakan untuk mempercepat reformasi birokrasi.
Evaluasi tidak hanya untuk mengevaluasi upaya perbaikan tata kelola internal, tetapi juga untuk mengevaluasi dampak atau hasil perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Predikat ini bukan sebagai kompetisi namun kami ingin menjamin unit kerja yang ditetapkan WBK dan WBBM benar-benar dapat berperan sebagai role model,” kata Erwan.
Dalam kesempatan ini, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga yang mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan pemerintahan kabupaten yang bersih. Pemberian penghargaan juga diharapkan dapat memicu perubahan nyata bagi masyarakat luas.